DPMPTSP

Profil dan Sejarah DPMPTSP Kab Subang

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, dan Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 32 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas, maka sejak 1 Januari 2017 Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) berubah nomenklatur menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pada tahun 2021, dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, DPMPTSP mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten.

DPMPTSP memiliki fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

2. Pelaksanan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

4. Pelaksaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

5.Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu

7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha

8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10. Peraturan Daerah Subang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

11. Peraturan Bupati Subang Nomor 45 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Visi

Terciptanya Kemandirian Ekonomi Daerah dan Pelayanan Terpadu yang cepat, mudah dan Transparan

Misi

1. Terciptanya kemandirian ekonomi daerah

2. Terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu yang cepat, mudah dan transparan

Moto

SIMPLE,

NORMATIF,

AKUNTABEL,

AKURAT,

SATISFIED

(SINANAS)

Maklumat Layanan

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI/ PEMBERIAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu