Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Regulasi

  • Admin    39743
Regulasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Undang-undang

1. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah

1. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Presiden

1. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri

1. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
2. Permendagri Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah
3. Permendagri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Analisis Jabatan
4. Permendagri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan TataCara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Surat Edaran Menteri

1. Permendagri Nomor 500/3231/SJ Tahun 2017 tentang Tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal

1. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah
2. PerBKPM No 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
3. PerBKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Daya Dukung Kepelabuhan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kemudahan Invesntasi di Daerah Kabupaten Subang
3. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Peraturan Bupati Subang

1. PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR : 68 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG
2. Perbup Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Teknis Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Perbup Nomor 111 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang
4. Perbup Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Perbup Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Subang
6. Perbup Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas
7. Perbup Nomor 324 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
8. PERBUP Nomor 38 tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Kota Baru Patimban Tahun 2020-2040
9. Perbup Nomor 41 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Perbup Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha di Kabupaten Subang
11. Perbup Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
12. Perbup Nomor 51 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Terintregasi
13. Perbup Nomor 71 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Subang
14. Perbup Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Subang
15. Perbup Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
16. Perbup Nomor 93 Tahun 2021 tentang Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupten Subang Tahun 2018-2023

Surat Keputusan Bupati Subang

1. Kepbup no 39 th 204 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Disabilitas/Kelompok Rentan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. KepBup No 99 Tahun 2024 Tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
3. Kepbup Nomor 050/Kep.535-BP4D/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Subang Nomor 050/Kep.42-BP4D/2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kab.Subang Tahun 2017-2018
4. Kepbup Nomor 100 Tahun 2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen Penanggulangan Bencana di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Kepbup Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kab.Subang
6. Kepbup Nomor 13 Tahun 2023
7. Kepbup Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Petugas Layanan Disabilitas/ Kelompok Rentan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
8. Kepbup Nomor 503/Kep.203-DPMPTSP/2018 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Subang Kepada Kepala Dinas
9. Kepbup Nomor 503/Kep.87-DPMPTSP/2018 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
10. Kepbup Nomor K.103/Kep.518-DPMPTSP/2022
11. Kepbup Nomor PM.05.02/KEP.175-DPMPTSP/2022 Tahun 2022 tentang Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Kepbup Nomor PM.05.02/Kep.354-DPMPTSP Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Subang Nomor PM.05.02/Kep.175-DPMPTSP/2022 tentang Tim Teknis
13. Kepbup Nomor PM.05.02/KEP.478-DPMPTSP/2020 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Lingkungan DPMPTSP
14. Keputusan Bupati Subang Tentang Sistem Informasi Perizinan Subang (SINANAS) Sebagai Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
15. PERUBAHAN SK TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2022
16. SK TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2022
17. TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PBG DI KABUPATEN SUBANG

Surat Edaran Bupati Subang

1. Kepbup No.500.163/Kep.461-DPMPTSP/2024 tentang Tim Percepatan Pelayanan Nomor Induk Berusaha Sekecamatan Kabupaten Subang
2. Nomor Induk Berusaha Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil
3. SE Bupati Nomor 503/1796/DPMPTSP Tahun 2017 tentang Izin Gangguan
4. SE Bupati Nomor PM.01/1092/DPMPTSP Tahun 2021 tentang Pendaftaran Penanaman Modal (PPM) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. SURAT EDARAN NOMOR PM.01/484/DPMPTSP TENTANG PERSYARATAN DASAR BERUSAHA DAN NON BERUSAHA DI KABUPATEN SUBANG
6. Surat Edaran Nomor PM.01/484/DPMPTSP Tentang Persyaratan Dasar Berusaha dan Non Berusaha di Kabupaten Subang

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kepbup No 36 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PIntu Kabupaten Subang
2. Kepbup Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
3. Kepkadis Nomor M.05.02/Kep.16/DPMPTSP/2022 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4. Kepkadis Nomor KP.06.01/Kep.32/DPMPTSP/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan DPMPTSP Kab. Subang
5. KepKadis Nomor 104 th 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang
6. Kepkadis Nomor 3/14-Kepeg/2019 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai DPMPTSP
7. Kepkadis Nomor 688.1/489/DPMPTSP Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan
8. Kepkadis Nomor 860/272/DPMPTSP/2018 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9. Kepkadis Nomor 927/Kep.28/DPMPTSP/2018 tentang Kode Etik Pegawai
10. KepKadis Nomor K5/01/511/Sekre Tentang Surat Izin Praktik (SIP) Untuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
11. Kepkadis Nomor KP.06.01/16/DPMPTSP/2019 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan
12. Kepkadis Nomor Kp.06.01/17/DPMPTSP/2019 tentang Maklumat/Janji Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
13. Kepkadis Nomor kp.06.01/42/DPMPTSP/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Kepkadis Nomor Kp.06.01/Kep.31/DPMPTSP tentang Struktur Organisari Tata Kerja Pada DPMPTSP Kab Subang
15. Kepkadis Nomor Kp.06.01/Kep.31/DPMPTSP/2022 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Kepkadis Nomor Kp.06.01/Kep.42/DPMPTSP/2022 tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Perizinan Subang (SINANAS)
17. Kepkadis Nomor KP.06.01/Kep.57/DPMPTSP Tentang Tim Pengelola Website Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Kepkadis Nomor M.05.02/Kep-16/DPMPTSP tentang Standar Pelayanan Perizinan Non Berusaha
19. Kepkadis Nomor M.05.02/Kep-17/DPMPTSP/2022 tentang Maklumat Pelayanan Perizinan
20. Kepkadis Nomor M.05.02/Kep-23/DPMPTSP/2022 tentang Penetapan Waktu Pelayanan
21. PEMBERIAN KOMPENSASI LAYANAN TERHADAP PENGGUNAAN LAYANAN YANG TIDAKS SESUAI STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
22. PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
23. PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARAPEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PENYELENGGARAN MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL PROVINSI DI JAWA BARAT KABUPATEN SUBANG
24. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
25. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PERIZNAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
26. SK KEPALA DPMPTSP NOMOR KP.06.01/KEP.39/DPMPTSP 2022 TENTANG PENGELOLA HAK AKSES PADA PERIZINAN BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
27. SOP - PENGADUAN
28. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CALL CENTER PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG
30. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
31. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Konsultasi Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal Dan PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG
32. Tim Pengelolaan Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33. TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2023

Surat Edaran Kepala Dinas

1. JANGKA WAKTU PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON USAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG
2. SE Kadis Nomor : M.05.01.08/475/Sekre tgl 14 Maret 2022 tentang Perizinan Berusaha di Daerah
3. SE Kadis Nomor KM.04/610/Pengembangan Tahun 2021 tentang Nomor Induk Berusaha (NIB)

Standar Operasional Prosedur

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Bimtek Pegawai Tahun 2018
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018
DPMPTSP Kab Subang
{{a.tanggal}}
{{b.t_info}}
{{b.t_info}}